IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bisa mulai beroperasi penuh dalam tiga tahun ke depan.
Pemerintah menargetkan pada tahun 2028, pusat pemerintahan baru ini sudah bisa difungsikan secara optimal.
“IKN tetap dilanjutkan, bahkan perintah Bapak Presiden adalah untuk dipercepat,” ungkap Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai menghadiri open house Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025).
Menurut Basuki, pembangunan IKN akan terus berjalan dengan menitikberatkan pada kesiapan infrastruktur esensial seperti kawasan legislatif, yudikatif, transportasi, dan perumahan.
“Beliau ingin pada tahun 2028 benar-benar Ibu Kota kita mulai beroperasi,” tambahnya.
Progres Pembangunan Infrastruktur di IKN
Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki menegaskan tugasnya tidak hanya menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi juga menyiapkan ekosistem pemerintahan yang lengkap. Beberapa infrastruktur prioritas yang tengah dibangun meliputi:
- Kawasan Yudikatif: Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial.
- Kawasan Legislatif: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta fasilitas pendukung lainnya.
- Infrastruktur Transportasi: Jalan utama, jalan tol penghubung, serta jalur transportasi umum berbasis listrik.
- Hunian: Pembangunan rumah dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, serta tenaga kerja yang akan mendukung operasional IKN.
Investasi Swasta Capai 89,14 Persen
Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, melaporkan bahwa progres konstruksi proyek investasi swasta di IKN sudah mencapai 89,14 persen.
“Pembangunan proyek swasta menunjukkan progres positif. Sebanyak 16 paket proyek non-APBN yang dikerjakan oleh pihak swasta rata-rata telah mencapai 89,14 persen,” ujar Danis kepada media pada 28 Maret 2025.
Komitmen investor dalam mendukung pembangunan IKN terus meningkat. Selain itu, pasokan material konstruksi tetap terjamin dengan vendor yang telah berizin resmi dan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
Investasi APBN dan Tahapan Pembangunan IKN
Selain investasi dari sektor swasta, pembangunan IKN yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga terus berjalan sesuai dengan rencana.
