IKNPOS.ID – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memiliki rencana besar membangun rumah sakit yang representatif di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Rumah sakit itu diharapkan akan menjadi rujukan bagi masyarakat di Kubar dan juga Mahakam Ulu (Mahulu).
Rumah sakit yang ada di Kutai Barat masih kelas C. Sehingga ketika ada pasien dengan kondisi tertentu harus dirujuk ke Samarinda. Sedangkan perjalanan sampai Samarinda dibutuhkan waktu minimal 8 jam.
Keinginan Gubernur Rudy ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni saat menerima rombongan Konsul Jenderal Australia Makassar Todd Dias.
Sri menjelaskan, Pemprov fokus dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Untuk pendidikan dan Kesehatan telah meluncurkan Program Gratispol, Senin 21 April 2025.
Menurut Sri, Gubernur juga ingin agar semua warga Kaltim masuk dalam BPJS Kesehatan melalui Program Gratispol.
Merespons itu, Konsul Jenderal Todd Dias mengatakan jika Australia juga banyak memiliki perusahaan-perusahaan yang sangat berpengalaman membangun rumah sakit di daerah-daerah pelosok dan pedalaman.
“Kami juga punya banyak perusahaan yang sudah berpengalaman membangun rumah sakit di daerah-daerah yang jauh seperti di Afrika. Jadi terbuka untuk investasi di bidang kesehatan, seperti membangun rumah sakit di Kutai Barat,” jawab Todd Dias
Todd Dias kepada Sekda Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, pihaknya akan mencari peluang untuk meningkatkan investasi di Indonesia.
“Selaku Konsul Jenderal Australia Makassar, saya selalu ingin mencari peluang untuk bisa meningkatkan investasi di Indonesia, terkhusus di Kalimantan Timur,” kata Todd Dias, Selasa 22 April 2025.
Investasi yang akan ditawarkan kepada investor Australia terbuka dalam berbagai bidang. Di antaranya perdagangan, peternakan, pendidikan dan kesehatan.
Untuk perdagangan, Todd Dias melihat potensi Kaltim sangat terbuka dari jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Demikian pula untuk bidang peternakan. Australia siap mengirim 3.000 ekor sapi, jika Kaltim siap menerima
Terverifikasi Dewan Pers