IKNPOS.ID – Gubernur Kalimantan Timur (Kalti) Rudy Mas’ud mengaku menolak ajakan kerja sama produksi kelapa sawit yang ditawarkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Ada alasan membuat Rudy menolak ajakan kerja sama itu.
“Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menawarkan kerja sama untuk kelapa sawit. Tapi mereka mau industrinya ada di sana. Tentu saya tidak mau,” kata Rudy beberapa waktu lalu di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda.
Industri kelapa sawit menurutnya lebih prospektif dikembangkan di Maloy, Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) Kutai Timur. Apalagi, lahan operasional kelapa sawit di Kaltim saat ini sudah mencapai 1,4 juta hektare.
Lokasi ini dinilai strategis, terlebih Kutai Timur dan Kaltim merupakan salah satu produsen terbesar kelapa sawit di Indonesia. Jumlah pabrik kelapa sawit di Kaltim pun relatif jauh lebih banyak dibandingkan Kaltara.
Pengembangan industri kelapa sawit di KEK MBTK ke depan diharapkan mampu menyerap produksi sawit dari Kaltara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.
“Karena jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Maloy,” kata Rudy.
Keuntungan bagi Kaltim sendiri, pengembangan Maloy akan memberdayakan aset-aset Pemprov Kaltim yang ada di KEK MBTK.
Dalam jangka panjang, aset-aset itu diharapkan menjadi penyumbang pendapatan bagi daerah. Bukan menjadi aset tidur yang tidak memberi manfaat apa-apa bagi daerah. Atau justru merugikan karena harus mengeluarkan biaya perawatan, pengamanan dan lain-lain.
“Makanya, saya mengarahkan kepada mereka (Kaltara) agar berinvestasi ke Maloy saja,” ujarnya.
Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka Maloy memilikimasa depan cerah. Kawasan industri ini berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang sangat prospektif juga untuk jalur laut perdagangan internasional.
Bagi Kaltim, banyak keuntungan diperoleh jika investasi industri kelapa sawit bisa dibangun di Maloy. Selain memanfaatkan aset-aset provinsi yang tidur, aktivitas dan pertumbuhan kawasan bergerak, membuka lapangan kerja baru dan masyarakat akan terdampak secara ekonomi.
