IKNPOS.ID – Fenomena kendaraan brebet usai mengisi BBM baik roda dua maupun empat di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bergerak cepat menggelar sidak dan uji kandungan BBM. Hasilnya, clear and clean.
Lalu apa penyebab fenomena kendaraan brebet di Kaltim usai isi BBM?
Melansir Nomorsatukaltim, seorang warga mengeluhkan kendaraan roda duanya mogok setelah mengisi BBM.
Related Post
“Beberapa hari lalu isi Pertamax Turbo, di SPBU Karang Anyar,” ujar Yogi (30) kepada Nomorsatukaltim, Jumat 4 April 2025.
Setelah mengisi BBM itu, kendaraan roda dua jenis Yamaha N-Max miliknya mogok total.
Yogi terpaksa harus mengeluarkan uang Rp1,3 juta, untuk mengganti pompa bensin yang rusak.
Menanggapi fenomena ini, akademisi dari Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengendalian Emisi Maritim Institut Teknologi Kalimantan, Dr. Eng. Samsu Dlukha Nurcholik angkat bicara.
Dia mengatakan ada dua kemungkinan menyebab kendaraan brebet, bisa karena kualitas BBM atau kondisi kendaraan itu sendiri.
“Keluhan masyarakat soal bahan bakar yang menyebabkan kendaraan bermasalah bisa disebabkan oleh kualitas bahan bakar atau kondisi kendaraan itu sendiri,” ujarnya Dlukha, Minggu 6 April 2025.
Dlukha mengatakan, kualitas bahan bakar yang buruk bisa disebabkan oleh kontaminasi air, zat asing, atau degradasi akibat penyimpanan yang terlalu lama.
“Air tidak bisa dikompresi, menyebabkan tekanan ekstrem saat piston bergerak,” ujarnya menjelaskan.
Ia juga menyoroti potensi kerusakan parah pada komponen mesin akibat fenomena tersebut yang disebut water hammer.
Water hammer adalah kondisi di mana air masuk ke dalam ruang bakar mesin mobil, menyebabkan gangguan serius pada proses pembakaran dan berpotensi merusak komponen mesin.
Dlukha juga mengingatkan bahwa masalah pada kendaraan, seperti sistem pengapian atau suplai bahan bakar yang kurang baik, bisa pula menjadi penyebab.
“Termasuk degradasi bahan bakar akibat penyimpanan terlalu lama dapat menurunkan oktan, mengubah komposisi kimia, dan membentuk endapan,” ujar Dlukha.
Terverifikasi Dewan Pers