IKNPOS.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji gagas kereta api cepat seperti Whoosh jurusan Jakarta-Bandung di wilayahnya. Gagasan ini menarik, lantaran Kaltim merupakan pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gagasan Seno Aji ini terlontar saat menyambut kedatangan Wakil Gubernur Provinsi Anhui, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Sun Yong di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Jumat 21 Maret 2025 lalu.
Seno ingin bekerja sama dengan China membangun kereta api cepat seperti Whoosh di Kaltim. Sebab Kaltim hingga kini belum memiliki transportasi kereta api.
Related Post
“Saat ini kami belum memiliki transportasi kereta api. Jadi apabila ada kerja sama investasi di bidang kereta api ini, kami akan sangat menghargai, karena kami akan memiliki moda transportasi baru,” ujar Seno usai pertemuan itu.
Penyampaian gagasan kepada Wagub Provinsi Anhui dinilai tepat, karena Tiongkok atau China memiliki teknologi tinggi dalam hal perkeretaapian.
“Kita kan melihat teknologi China bagus. Kita harus akui. Kita sudah punya Whoosh di Jakarta-Bandung,” ujarnya.
“Makanya saya tanyakan tadi, apakah Anhui juga punya potensi ke teknologi dan investasi kereta api seperti itu,” sambungnya.
Dalam prosesnya nanti kata Wagub, harus ada pihak ketiga atau investor yang membangun bukan menggunakan APBD Kaltim.
Pihaknya akan menjajaki kemungkinan pembangunan proyek perkeretaapian di Kaltim. Penjajakan itu dilakukan di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan IKN (Ibu Kota Nusantara).
Sementara itu pihak Anhui mengaku tertarik dengan usulan tersebut (gagas kereta api cepat), dan berjanji akan berdiskusi dengan pengusaha di Tiongkok.
Dalam waktu dua minggu ke depan, akan memberi kabar mengenai kemungkin proyek perkeretaapian di Kaltim.
“Kabar baiknya, mereka akan memberikan informasi (soal kereta api cepat) dalam waktu dua tiga minggu ke depan,” tukasnya.
Kalimantan Timur merupakan gerbang IKN. Presiden Prabowo akan segera berkantor di sana. Sebab itu, Kaltim harus melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, transportasi dan infrastruktur.
Terverifikasi Dewan Pers