IKNPS.ID – Stepanus Febyan Babaro, seorang warga suku Dayak, resmi mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan ini menyoroti Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU IKN yang mengatur jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT). termasuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai.
Bunyi Pasal yang Digugat:
- Pasal 16A ayat (1): HGU diberikan untuk jangka waktu maksimal 95 tahun dalam satu siklus pertama dan dapat diperpanjang untuk siklus kedua dengan jangka waktu yang sama.
- Pasal 16A ayat (2): HGB diberikan untuk jangka waktu maksimal 80 tahun dalam satu siklus pertama dan dapat diperpanjang untuk siklus kedua dengan jangka waktu yang sama.
- Pasal 16A ayat (3): Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu maksimal 80 tahun dalam satu siklus pertama dan dapat diperpanjang untuk siklus kedua dengan jangka waktu yang sama.
Stepanus menilai aturan ini merugikan masyarakat adat, termasuk dirinya, baik secara aktual maupun potensial. Ia merasa cemas dan khawatir bahwa jangka waktu yang terlalu lama ini akan mengancam kelestarian tanah leluhur yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat.
Isi Gugatan Warga Dayak
Stepanus menyatakan aturan ini berpotensi meminggirkan masyarakat adat. “Pemerintah lebih memprioritaskan investor daripada memikirkan nasib masyarakat adat,” ujarnya. Ia juga mencontohkan banyak kasus di berbagai daerah di Indonesia di mana tanah adat dicaplok oleh perusahaan-perusahaan besar.
Selain itu, ia khawatir bahwa aturan ini akan memperpanjang sejarah konflik agraria di Indonesia. “Mafia agraria semakin merajalela, dan saya pesimis tanah adat di Kalimantan, khususnya milik masyarakat Dayak, akan terlindungi,” paparnya.
Ancaman Nagi Generasi Mendatang
Stepanus juga menyoroti dampak jangka panjang aturan ini terhadap generasi mendatang. Ia khawatir bahwa anak dan cucunya tidak akan lagi memiliki akses terhadap tanah leluhur yang menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka.
Terverifikasi Dewan Pers