IKNPOS.ID – Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti memastikan, bahwa pihaknya telah menyelesaikan revisi desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, hasil revisi tersebut akan dipresentasikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan akhir setelah Hari Raya Idulfitri 2025.
“Presiden sudah menyampaikan bahwa beliau ingin mendapat laporan langsung mengenai revisi desain yang telah dilakukan,” ujar Diana di Kantor Kementerian PU, ditulis Minggu 23 Maret 2025.
Related Post
Diana menambahkan, bahwa revisi dilakukan atas permintaan langsung dari Prabowo, yang menginginkan beberapa perubahan dalam desain gedung tersebut.
Beberapa perubahan utama dalam revisi desain gedung legislatif dan yudikatif mencakup:
- Penambahan Museum atau Galeri Demokrasi
Di area lobby Gedung DPR, akan dibangun museum atau galeri yang menampilkan perjalanan demokrasi Indonesia. Prabowo menilai pentingnya fasilitas ini sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan pengunjung. - Perubahan Desain Atap Gedung Paripurna
Prabowo menilai desain atap Gedung Paripurna terlalu mewah dan meminta revisi agar lebih sederhana tetapi tetap elegan. Revisi ini telah selesai dan desain terbaru telah dikirimkan kepada Presiden untuk dikaji lebih lanjut. - Inspirasi dari Desain Interior India
Prabowo juga mengusulkan agar desain interior mengadopsi elemen kayu yang kuat, terinspirasi dari arsitektur di India yang kaya dengan unsur kayu. Konsep ini dianggap lebih selaras dengan budaya Indonesia yang juga memiliki ciri khas material kayu dalam desain bangunan.
Kunjungan ke IKN Usai Lebaran
Sebagai bagian dari finalisasi proyek, Diana Kusumastuti berencana untuk mengunjungi IKN setelah Lebaran.
Ia menyebutkan kemungkinan kunjungan ini juga akan melibatkan Menteri PU dan Presiden Prabowo Subianto.
“Insyaallah, nanti setelah Lebaran akan ada kunjungan ke IKN,” kata Diana.
Dengan rampungnya revisi desain ini, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN akan segera memasuki tahap eksekusi.
Terverifikasi Dewan Pers