Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin negara-negara berkembang seperti Indonesia juga akan mengadopsi kebijakan yang sama.
Tantangan Regulasi Kripto di Indonesia
Meskipun jumlah investor kripto di Indonesia telah melampaui 30 juta orang, regulasi terkait aset digital masih menghadapi berbagai tantangan.
Saat ini, aset kripto diatur di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun Bank Indonesia (BI) belum mengambil langkah strategis terkait cadangan devisa berbasis kripto.
Oscar menambahkan bahwa Indonesia sebelumnya dikenal sebagai salah satu negara dengan regulasi kripto paling maju di Asia Tenggara.
Namun, saat ini perkembangannya mulai tertinggal dibandingkan negara lain yang lebih progresif dalam mengadopsi aset digital.
“Dulu kita terdepan dalam regulasi kripto di Asia Tenggara, tetapi sekarang mulai tertinggal. Perlu ada harmonisasi kebijakan antara lembaga keuangan terkait agar industri kripto di Indonesia tetap kompetitif dan berkembang pesat,” ungkapnya.
Namun, di sisi lain, adopsi bitcoin sebagai aset cadangan negara bisa menimbulkan tantangan baru, terutama dalam aspek desentralisasi.
Semakin banyak negara yang mengumpulkan bitcoin, semakin besar pula potensi kendali institusional terhadap aset ini, yang bertentangan dengan prinsip dasar desentralisasi dalam dunia kripto.
Bitcoin dan Masa Depan Ekonomi Digital
Dengan semakin banyaknya negara yang mulai mengakui bitcoin dan aset digital lainnya sebagai bagian dari strategi ekonomi mereka, perubahan kebijakan di berbagai belahan dunia pun semakin nyata.
Oscar berharap Indonesia dapat mengambil langkah lebih tegas dalam menghadapi perkembangan ini.
Jika dikelola dengan baik, industri kripto dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
“Dengan semakin besarnya komunitas investor kripto di Indonesia, sudah saatnya kita memiliki kebijakan yang lebih jelas dan mendukung pertumbuhan industri ini. Jika negara lain mulai mengakui bitcoin sebagai aset strategis, kita juga harus mempertimbangkan manfaatnya bagi ekonomi nasional,” pungkasnya.
Terverifikasi Dewan Pers