IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memprioritaskan pembangunan infrastruktur wilayah-wilayah pedalaman salah satunya Mahakam Ulu (Mahulu). Pemprov menargetkan pembangunan jalan pedalaman Kaltim selesai 3 tahun ke depan.
Langkah diambil Pemprov ini sebagai upaya pemerataan pembangunan di pedalaman agar masyarakat di sana turut merasakannya.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, pembangunan infrastruktur terutama jalan menjadi prioritas untuk memudahkan transportasi kepada masyarakat. Terlebih wilayah-wilayah tersebut dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Related Post
“Infrastruktur tetap menjadi prioritas kami untuk memberikan transportasi yang baik bagi masyarakat,” ujar Seni Aji saat Safari Ramadhan di Masjid Al Muhajirin, Samarinda, Senin, 17 Maret 2025.
Target pembangunan jalan pedalaman Kaltim
Dia mengatakan, Pemprov Kaltim menargetkan mampu menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 120 kilometer dalam waktu tiga tahun.
“Target kami dalam tiga tahun sepanjang 120 kilometer jalan di Mahakam Ulu bakal selesai dibangun,” ujar Seno.
Menurutnya, Mahakam Ulu sebagai kabupaten paling ujung di Kaltim telah berdiri sekitar 11 tahun, namun masih minim infrastruktur jalan yang memadai. Kondisi ini, lanjutnya, mendorong Pemprov Kaltim untuk memberikan intervensi khusus.
Langkah awalnya menyelesaikan pembangunan jalan dari Kutai Kartanegara hingga Kutai Barat pada tahun ini. Kemudian dilanjutkan dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu pada tahun berikutnya.
Selain itu Pemprov Kaltim memberikan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan seluruh masyarakat Kaltim merasakan manfaat pembangunan.
Ia mengatakan Pemprov Kaltim juga segera melanjutkan pembangunan jembatan mangkrak di Kutai Barat.
Menurut Seno Aji, penting untuk segera melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pembangunan dari waktu ke waktu, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Terverifikasi Dewan Pers