<strong>IKNPOS.ID</strong> - Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) resmi menghentikan Anjungan SIAPKerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Berdasarkan evaluasi Kemanker Anjungan SIAPKerja tersebut tidak optimal, karena belum juga menampilkan lowongan kerja perusahaan yang beroperasi di wilayah IKN Nusantara di Sepaku. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Marjani mengatakan, pihaknya menerima surat tembusan terkait penghentian operasional Anjungan SIAPKerja dari Kemnaker tertanggal 14 Desember 2024. Surat tersebut memberitahu bahwa anjungan ini operasinya secara resmi dihentikan terhitung mulai 2025. Marjani kepada awak media mengakui, Anjungan SIAPKerja tersebut memang kurang optimal. Hingga saat ini, anjungan tersebut tidak juga menampilkan lowongan kerja perusahaan yang beroperasi di wilayah IKN Nusantara di Sepaku. Untuk menghentikan anjungan tersebut, lanjut Marjani pihaknya koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Efektivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta. “Koordinasi terkait dengan peningkatan kompetensi dalam konstruksi dan ditutupnya AnjunganSIAPKerja Kemenaker di Sepaku itu,” kata Marjani. Koordinasi dalam rangka menyelaraskan program Kementerian PUPR dalam hal peningkatan kompetensi tenaga kerja daerah dari dasar sampai ahli dalam bidang konstruksi. Selain itu juga sistem penganggarannya, link and match ketersediaan calon tenaga kerja dari PPU yang tampil di website Kementerian PUPR. Sekaligus tindak lanjut informasi ketersediaan lowongan kerja di IKN, dan penempatan serta perlindungan tenaga kerja lokal di PPU. Untuk diketahui, Anjungan SIAPKerja di IKN resmi dibuka 19 November 2022 lalu. Harapannya, anjungan ini menampilkan lowongan kerja yang beroperasi di IKN. Saat itu, anjungan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU, Hamdam, bersama Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa.<!--nextpage-->
Terverifikasi Dewan Pers
Terverifikasi Dewan Pers