IKNPOS.ID – Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, semakin menunjukkan progres yang positif.
Sejumlah bank nasional akan mulai membangun kantor layanan mereka di IKN dengan target mulai beroperasi pada tahun 2026.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan tersedianya layanan perbankan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang akan beraktivitas di ibu kota baru tersebut.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan perbankan.
Sejauh ini, enam bank telah memastikan kesiapannya untuk masuk ke IKN, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bankaltimtara, dan BCA.
“InsyaAllah paling lambat nanti ketika Bapak/Ibu akan beroperasi itu sudah ada jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel), termasuk air dan sebagainya,” kata Basuki dalam acara Nusantara International Partners Visit 2025.
Infrastruktur Perbankan di IKN Didukung Anggaran Rp4,2 Triliun
Untuk mendukung pembangunan IKN, anggaran sebesar Rp4,2 triliun telah disetujui oleh DPR RI.
Basuki menegaskan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan investasi di IKN.
“Kemarin anggaran sudah disetujui, tidak diblokir. Rp4,2 triliun ini untuk infrastruktur yang melewati kawasan investasi yang sudah groundbreaking. Mudah-mudahan sesuai rencana kita akan sama-sama membangun IKN,” ujar Basuki.
Langkah ini diyakini akan mempercepat proses pembangunan fasilitas publik dan meningkatkan daya tarik IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru di Indonesia.
Peran Strategis Perbankan dalam Pengembangan IKN
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, memberikan apresiasi kepada bank-bank pelopor yang siap beroperasi di kawasan finansial IKN.
Menurutnya, kehadiran layanan perbankan akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.
“Terima kasih telah menjadi pionir di area perbankan atau yang kita sebut sebagai Area Pusat Finansial Pelopor di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B, yang ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2026,” ujar Agung.
