“Jika Rp48,8 triliun dialihkan ke sektor pendidikan, dana ini dapat digunakan untuk membangun lebih dari 50.000 sekolah baru atau meningkatkan fasilitas sekolah di daerah terpencil,” ujarnya.
2. Kesehatan
Dengan anggaran kesehatan sekitar Rp200 triliun per tahun, masih terdapat keterbatasan dalam pengadaan alat kesehatan, pembangunan rumah sakit di daerah terpencil, serta insentif bagi tenaga kesehatan.
“Jika anggaran tahap kedua IKN dialihkan ke sektor kesehatan, dana ini dapat digunakan untuk membangun 100 rumah sakit tipe C di seluruh Indonesia dan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan bagi jutaan masyarakat,” jelas Achmad.
3. Bantuan Sosial
Anggaran perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dinilai masih belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
“Jika Rp48,8 triliun dialihkan ke bantuan sosial, setidaknya 10 juta keluarga miskin tambahan bisa mendapatkan bantuan selama lima tahun ke depan,” kata Achmad.
Achmad menekankan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa.
Menurutnya, pembangunan IKN tetap bisa berjalan tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih strategis, efisien, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
“Jika pembangunan IKN tetap menjadi prioritas, maka skema PPP atau KPBU harus dimaksimalkan agar APBN tidak terbebani terlalu besar,” pungkasnya.
