Jawaban saya (akhirnya): tetap tidak boleh ada perjalanan dinas. Bahwa ada tower roboh tetap harus diatasi. Masih ada waktu dua bulan.
Sebelun “bulan puasa” semua tower sudah harus diperiksa. Kalau pun tetap ada yang roboh harus dicari cara bagaimana agar teknisi di PLN cabang terdekat mampu mengatasinya. Ini harus jadi tanggung jawab kepala cabang dan pimpinan wilayah. Harus mampu. Harus bisa.
“Kita pernah mampu membuat gerakan satu hari satu juta sambungan. Sukses. Padahal awalnya sangat pesimistis. Kali ini kita juga harus sukses menjalani puasa perjalanan dinas sebulan penuh”.
Sebelum terpaksa membuat putusan puasa perjalanan dinas itu, seingat saya, memang terlalu banyak perjalanan dinas. Sampai lebih 4.000 perjalanan dinas sebulan. Menghabiskan sekitar Rp 50 miliar.
Bagi Anda yang punya jejak digital tahun itu akan ketemu angka yang tepat. Besar sekali. Sampai saya geleng kepala: mengapa begitu banyak perjalanan dinas. Anda punya jejak digital tentang itu?
PLN memang perusahaan besar. Perputaran uangnya, saat itu, Rp 350 triliun setahun. Angka Rp 50 miliar sebulan mungkin dianggap kecil.
Bagi saya itu besar. Tidak hanya uangnya tapi juga pengaruh budaya buruk ikutannya.
Puasa perjalanan dinas tersebut sukses. Tidak ada yang melanggar. Tidak serupiah pun ada pengeluaran untuk perjalanan dinas.
Juga tidak ada tower yang roboh. Setelah terbiasa sebulan penuh tanpa perjalanan dinas, maka pengendalian perjalanan dinas bulan-bulan berikutnya lebih mudah.
Menghilangkan kebiasaan memang sulit. Harus diciptakan momentum khusus untuk mengubahnya.
Saya tidak tahu momentum apa yang akan dipakai pemerintah mengendalikan perjalanan dinas pejabatnya.
Rasanya pemerintah lebih pintar: langsung diputuskan anggaran perjalanan dinas dipangkas sebanyak Rp 350 miliar setahun. Tidak dijelaskan: dipotong dari semula anggarannya berapa. Tidak terbaca juga Rp 350 miliar itu berapa persennya.
Kini memangkas anggaran perjalanan dinas harusnya bisa lebih besar lagi. Lebih mudah. Sudah ada fasilitas meeting virtual. Ada Zoom. Ada IG.
