IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menjadwalkan kunjungan ke IKN.
Meskipun belum membeberkan tanggal pasti, Basuki mengisyaratkan kemungkinan kunjungan tersebut terjadi setelah Lebaran atau pada April 2025.
Komitmen Prabowo untuk IKN
Related Post
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan tahap II IKN yang mencakup periode 2025-2029.
Selain itu, Prabowo menargetkan bahwa pada 2028, IKN sudah dapat berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia.
“Saya enggak mau (menyampaikan) kapannya, tapi beliau sudah menjadwalkan untuk ke sana,” ujar Basuki dalam acara Market Sounding KPBU IKN di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (24/2/2025).
Fokus Pembangunan IKN Tahap II
Pada tahap II pembangunan IKN yang dimulai tahun ini, pemerintah akan fokus menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur penting, termasuk:
- Penyelesaian pembangunan jalan utama dan aksesibilitas di dalam IKN.
- Pembangunan Multi Utility Tunnel (MUT) atau terowongan multiutilitas.
- Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif guna memenuhi target penyelesaian ekosistem pemerintahan pada 2028.
“Karena perintahnya Bapak Presiden, tahun 2028 saya harus menyiapkan semua ekosistem pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif lengkap dengan pendukungnya,” tambah Basuki.
Progres Pembangunan IKN Tahap I
Sebelumnya, pada 13 Februari 2025, Basuki Hadimuljono mengumumkan bahwa pembangunan tahap pertama IKN telah mencapai 68,6 persen.
Proyek-proyek yang dikerjakan dalam tahap ini terdiri dari 109 paket pekerjaan fisik dengan rincian sebagai berikut:
- 5 paket dalam proses lelang,
- 49 paket dalam proses konstruksi,
- 55 paket telah selesai dikerjakan.
Pembangunan tahap pertama ini berlangsung selama periode 2022-2024 dan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 89 triliun yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Terverifikasi Dewan Pers