IKNPOS.ID – Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Kementerian Keuangan merupakan keputusan bijaksana. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat, Ihsan Ro’is.
“Untuk sehat fiskal, maka harus ada penghematan. IKN stop dulu karena tidak produktif dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Ihsan, Jumat, 7 Februari 2025.
Ihsan yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram itu menilai, keputusan Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran adalah strategi pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal yang saat ini sedang tidak stabil.
Related Post
“IKN hanya simbol saja, itu tidak mengena kepada keadaan ekonomi kita dan masyarakat kita,” ujarnya.
Menurut Ihsan, pembangunan IKN yang menyita banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang perlu dievaluasi, karena proyek itu tidak produktif dan tidak menyangkut kebutuhan utama masyarakat.
Lebih lanjut dia menyarankan pemerintah agar serius menjalankan program pengentasan kemiskinan, yakni jumlahnya kini mencapai 24 juta orang atau sekitar 8,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Apalagi Indonesia juga baru lepas dari perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan jumlah pengangguran yang masih tinggi sebanyak 7,2 juta orang.
Oleh karena itu, katanya kebijakan harus dengan skala prioritas yang langsung berdampak kepada masyarakat.
“Apa kita mau ekonomi jadi carut marut? Itu berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau hanya masalah simbol, itu terlalu kecil untuk kita korbankan,” tegas Ihsan.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan IKN tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.
“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.
Terverifikasi Dewan Pers