IKNPOS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina telah resmi memulai proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte. Ini setelah lebih dari 200 anggota menyatakan dukungan terhadap mosi pemakzulan yang diajukan.
Pada sesi paripurna yang berlangsung pada hari Rabu, 5 Februari 2025, Sekretaris Jenderal DPR, Reginald Velasco, mengonfirmasi setidaknya 215 dari total 318 anggota DPR telah memberikan suara untuk mendukung tindakan tersebut.
Angka ini menunjukkan dukungan yang signifikan dan melebihi ambang batas sepertiga yang diperlukan untuk membahas usulan pemakzulan di parlemen.
Related Post
Ketua fraksi mayoritas, Mannix Dalipe, menjelaskan bahwa pengesahan mosi pemakzulan ini menunjukkan konsolidasi dukungan dari anggota DPR, yang berkomitmen untuk mengevaluasi posisi Wakil Presiden.
Karena itu, Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, mengetuk palu dan mengesahkan langkah pemakzulan itu. Selanjutnya, proses pemakzulan akan berlanjut ke Senat Filipina, di mana para senator akan berperan sebagai pengadil yang akan menentukan apakah Duterte layak dilucutkan dari jabatannya.
Mosi pemakzulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari dua pertiga anggota Senat untuk dapat diterima. Sebagai bagian dari proses ini, DPR Filipina juga telah menunjuk sebelas anggota sebagai jaksa penuntut untuk membela usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden dalam sidang yang akan berlangsung di Senat.
Pemakzulan Sara Duterte didasari oleh enam tuduhan serius yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi, pelanggaran UU anti-suap, dan tindak korupsi. Salah satu tuduhan terbesar adalah keterlibatannya dalam konspirasi untuk membunuh Presiden Ferdinand R. Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan Ketua DPR, Martin Romualdez. Tuduhan ini muncul berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh komisi legislatif.
Tuduhan lain mencakup penyalahgunaan dana publik, di mana Wakil Presiden yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan itu dituduh telah menggunakan anggaran kementerian secara tidak sah.
Total kerugian mencapai sekitar 612,5 juta peso atau sekitar Rp172,3 miliar. Ini menunjukkan adanya dugaan suap dan praktik korupsi yang dilakukan di lingkungan kementerian yang ia pimpin.
Sara Duterte juga menghadapi tuduhan serius terkait dengan keterlibatannya dalam pembunuhan di luar hukum saat menjabat sebagai Walikota Davao.
Sara Duterte Dituduh Ganggu Stabilitas Negara
Selain itu, Sara Duterte juga dituduh gagal melaporkan kekayaan yang diperoleh, di tengah tanda tanya mengenai sumber peningkatan kekayaannya yang tidak jelas. Ini memicu perhatian otoritas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap asal-usul kekayaan tersebut.
Dalam konteks tindakan politiknya, Sara Duterte juga dituduh mengganggu stabilitas negara. Beberapa aksi yang dicatat termasuk pemboikotan terhadap pernyataan tahunan Presiden Marcos di depan Parlemen dan memimpin demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden, serta menghalangi upaya investigasi yang sedang dilakukan oleh badan legislatif. Tindakan-tindakan ini dianggap dapat merusak tatanan politik dan sosial di Filipina.
Apabila Senat Filipina menemukan bukti yang cukup dan mendukung tuduhan-tuduhan tersebut, Sara Duterte bisa dihadapkan pada kemungkinan pemecatan dari jabatan Wakil Presiden.
Jika terbukti bersalah dan mendapat persetujuan dua pertiga dari para senator, ia akan dilucutkan haknya untuk menjabat di posisi publik untuk selamanya.
Proses pemakzulan ini menjadi sorotan publik dan media, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap peta politik di Filipina. Banyak analis politik menilai langkah ini mencerminkan pergeseran kekuasaan dan dinamika politik yang sedang berlangsung di negara tersebut.
Dengan demikian, pemakzulan yang tengah berlangsung ini tidak hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga merupakan potensi perubahan dalam arahan pemerintahan negara, yang berfungsi sebagai sinyal bagi praktik politik di Filipina ke depannya.
Kejadian ini menunjukkan bagaimana kekuasaan di negeri ini bisa sangat dinamis, dan bagaimana menciptakan akuntabilitas di posisi pemerintahan sangatlah penting. Dengan adanya pemakzulan ini, diharapkan keterbukaan dan transparansi lebih banyak diterapkan dalam pemerintahan Filipina, serta keinginan untuk membangun sistem yang lebih bersih dan berintegritas.
Ini juga menjadi pelajaran penting bagi negara lain tentang pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pejabat publik serta tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap individu yang menduduki kekuasaan.
Terverifikasi Dewan Pers