Total kerugian mencapai sekitar 612,5 juta peso atau sekitar Rp172,3 miliar. Ini menunjukkan adanya dugaan suap dan praktik korupsi yang dilakukan di lingkungan kementerian yang ia pimpin.
Sara Duterte juga menghadapi tuduhan serius terkait dengan keterlibatannya dalam pembunuhan di luar hukum saat menjabat sebagai Walikota Davao.
Sara Duterte Dituduh Ganggu Stabilitas Negara
Selain itu, Sara Duterte juga dituduh gagal melaporkan kekayaan yang diperoleh, di tengah tanda tanya mengenai sumber peningkatan kekayaannya yang tidak jelas. Ini memicu perhatian otoritas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap asal-usul kekayaan tersebut.
Related Post
Dalam konteks tindakan politiknya, Sara Duterte juga dituduh mengganggu stabilitas negara. Beberapa aksi yang dicatat termasuk pemboikotan terhadap pernyataan tahunan Presiden Marcos di depan Parlemen dan memimpin demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden, serta menghalangi upaya investigasi yang sedang dilakukan oleh badan legislatif. Tindakan-tindakan ini dianggap dapat merusak tatanan politik dan sosial di Filipina.
Apabila Senat Filipina menemukan bukti yang cukup dan mendukung tuduhan-tuduhan tersebut, Sara Duterte bisa dihadapkan pada kemungkinan pemecatan dari jabatan Wakil Presiden.
Jika terbukti bersalah dan mendapat persetujuan dua pertiga dari para senator, ia akan dilucutkan haknya untuk menjabat di posisi publik untuk selamanya.
Proses pemakzulan ini menjadi sorotan publik dan media, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap peta politik di Filipina. Banyak analis politik menilai langkah ini mencerminkan pergeseran kekuasaan dan dinamika politik yang sedang berlangsung di negara tersebut.
Dengan demikian, pemakzulan yang tengah berlangsung ini tidak hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga merupakan potensi perubahan dalam arahan pemerintahan negara, yang berfungsi sebagai sinyal bagi praktik politik di Filipina ke depannya.
Kejadian ini menunjukkan bagaimana kekuasaan di negeri ini bisa sangat dinamis, dan bagaimana menciptakan akuntabilitas di posisi pemerintahan sangatlah penting. Dengan adanya pemakzulan ini, diharapkan keterbukaan dan transparansi lebih banyak diterapkan dalam pemerintahan Filipina, serta keinginan untuk membangun sistem yang lebih bersih dan berintegritas.
Terverifikasi Dewan Pers