IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan bahwa dari lebih dari 500 Letter of Intent (LoI) yang mereka terima, hanya sekitar 200 entitas yang benar-benar berminat berinvestasi di Nusantara.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap ratusan LoI yang masuk untuk memastikan komitmen calon investor.
“Total LoI yang kami terima lebih dari 500, tapi setelah evaluasi, tidak semua menyatakan minat investasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 LoI menunjukkan keseriusan berinvestasi, sementara sisanya berasal dari kontraktor atau supplier,” ujar Agung saat menghadiri acara Market Sounding Proyek KPBU IKN
40 Lebih Investor Teken Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Sejauh ini, sudah lebih dari 40 investor yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Otorita IKN. Banyak di antara mereka juga tertarik untuk berkolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Selain menyeleksi calon investor, Otorita IKN kini lebih fokus pada penawaran lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dibandingkan sekadar melihat nilai investasi.
“Target tahun ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Oleh karena itu, seluruh persil atau bidang tanah di KIPP harus bisa ditawarkan kepada investor agar bisa dikembangkan,” jelas Agung.
Investasi Rp 1,25 Triliun dari Lima Perusahaan
Pada Senin ini, Otorita IKN resmi mendapatkan investasi senilai Rp 1,25 triliun dari lima perusahaan. Investasi ini akan digunakan untuk membangun kawasan mixed-use, hotel, perkantoran, dan universitas di IKN.
Kelima perusahaan yang menanamkan modalnya adalah:
- Balikpapan Ready Mix Nusantara
- PT Berkah Bersinar Abadi
- PT Brantas Abipraya
- PT Puri Persada Lampung
- Universitas Negeri Surabaya
Menariknya, pada PKS sebelumnya, pengusaha biasanya diberikan waktu 18 bulan untuk memulai pembangunan. Namun, kali ini kelima perusahaan tersebut telah sepakat untuk memulai pembangunan pada tahun ini.
Terverifikasi Dewan Pers