IKNPOS.ID – Kabar anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi viral.
Kabar yang pertama kali diungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo itu pun direspons pihak Istana. Pihak Istana tak membenarkan atau menampik pernyataan Menteri Dody.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, pemblokiran anggaran tidak akan menghalangi komitmen pemerintah melanjutkan peembangun IKN.
Related Post
Menurutnya, anggaran pembangunan IKN di salah satu kementerian saat ini memang belum dibuka.
“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” ujar Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2024.
Hasan memastikan, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan tujuan awal pembanguan
Dia kembali menegaskan meski dilakukan efisiensi anggaran pada 2025, tetepi dipastikan tidak menganggu komitmen pembangunan IKN.
Hasan mengacu pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.
Sejumlah dana itu kata Hasan disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), gedung yudikatif, serta gedung legislatif.
“Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” jelas Hasan.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pemblokiran itu menurutnya berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody seraya tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Terverifikasi Dewan Pers