IKNPOS.ID – Prostitusi mulai marak di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur (Kaltim). Marak prostitusi di IKN ini berdasarkan hasil patroli Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU).
Dua Pekerja Seks Komersial (PSK) terjaring di sebuah guest house dalam patroli Satpol PP PPU belum lama ini.
Praktik prostitusi ini marak sejak pembangunan IKN mulai berlangsung. PSK yang terjaring mengaku melayani para buruh proyek IKN.
Related Post
Satpol PP PPU meningkatkan intensitas patroli dan pengawasan menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah.
Ini dilakukan untuk mencegah praktik prostitusi yang dugaannya marak di kawasan IKN. Prostitusi di kawasan IKN menggunakan platform aplikasi MiChat.
Marak prostitusi di IKN, apa antisipasinya?
Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Satpol PP PPU, Rakhmadi mengatakan untuk menjaga kesucian bulan Ramadan dari aktivitas yang melanggar normal dan hukum, pihaknya menggelar patrol. Fokus utama dari patroli adalah maraknya prostitusi online di Kawasan IKN.
“Kami mengambil langkah proaktif untuk mencegahnya,” kata Rakhmadi kepada awak media.
Selain patroli secara fisik, Satpol PP juga melakukan pemantauan itensif di media sosial.
“Kami memiliki tim khusus yang memantau aktivitas di aplikasi MiChat. Jika ditemukan indikasi adanya praktik prostitusi, kami akan langsung menindaklanjuti,” tegasnya.
Satpol PP PPU bekerja tak sendirian melainkan menggandeng pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk melakukan razia di tempat-tempat yang indikasinya menjadi lokasi prostitusi terselubung.
Dia mengimbau seluruh elemen masyarakat turut serta menjaga ketertiban dan kesucian bulan Ramadan. Selain itu dia berharap jika mengetahui prostitusi utamanya di IKN segera melaporkan.
Satpol PP PPU berharap dapat menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga kesucian bulan Ramadan di wilayah IKN Nusantara, dan wilayah lainnya di Kabupaten PPU.
Sebelumnya, warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, PPU menemukan indikasi adanya praktik prostitusi.
Terverifikasi Dewan Pers