Dalam PKS tersebut, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek.
Salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah kewajiban investor untuk memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah penandatanganan perjanjian.
Agung menambahkan saat ini terdapat berbagai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung di IKN.
Beberapa investor masih dalam tahap desain, sementara yang lain sudah memulai konstruksi. Bahkan, beberapa proyek telah selesai dan mulai beroperasi.
“Semua proyek berjalan sesuai jadwal. Ada yang masih dalam tahap desain, ada yang sudah mulai membangun, dan ada juga yang sudah selesai dan beroperasi,” jelasnya.
Fleksibilitas dalam jadwal pembangunan juga menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kualitas proyek.
Otorita IKN terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Kami memberikan fleksibilitas kepada investor untuk memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari desain hingga pelaksanaan, dilakukan dengan kualitas terbaik,” terang Agung.
Dampak Bagi Perekonomian Nasional
Pembangunan IKN tidak hanya memberikan dampak positif bagi Kalimantan Timur. Tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.
Proyek ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, dan menarik investasi asing ke Indonesia.
Dengan alokasi APBN yang besar, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam proyek ini.
Selain itu, pembangunan IKN juga diharapkan dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Otorita IKN telah menetapkan standar tinggi untuk proyek-proyek yang dibangun di kawasan ini. Termasuk penggunaan teknologi hijau dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Kami yakin bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
