IKNPOS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluruskan soal anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih diblokir seperti disampaikan Menteri Dody Hanggodo.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mohammad Zainal Fatah menyebut pemblokiran anggaran di awal-awal tahun merupakan hal biasa karena ada beberapa penyesuaian.
Zainal juga memastikan pemblokiran diakukan bukan karena efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Related Post
“Itu biasa. Coba baca di awal-awal tahun, selalu begitu,” ujar Zainal di Jakarta, Jumat 7 Februari
Zinal menjelaskan semua program di Kementerian PU akan disesuaikan setelah anggaran yang ada dipotong Rp 81 triliun.
Proyek-proyek IKN yang baru sekarang ini, lanjutnya tidak lagi berada di tangan Kementerian PU melainkan Otorita IKN.
Sementera itu dikonfirmasi terpisah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebutkan efisiensi anggaran terjadi bukan hanya pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetapi juga proyek lain.
“Kan beberapa kali waktu Pak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien begitu kan,” ujar Dody Hanggodo di Solo, Jawa Tengah, Jumat 7 Februari.
Ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto maka seluruh instansi wajib mengurangi kebocoran di sana-sini.
“Terus ada salah satu kata Pak Presiden untuk menunjukkan kepada semua menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi, kira-kira gitu,” katanya.
“Jadi nggak cuma IKN, semua saya pikir. Ya semua kena. Ujung-ujungnya itulah efisien nurunin ICOR,” sambung Dody.
Sebelumnya, Dody mengungkap pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menurutnya pemblokiran IKN berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody.
Terverifikasi Dewan Pers