IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan mengusulkan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat untuk membangun kantor kedutaan besar di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kehadiran kantor diplomatik asing di ibu kota baru Indonesia tersebut.
Usulan kepada Presiden Prabowo Subianto
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Related Post
“Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, Minggu 16 Februari 2025.
Basuki menjelaskan bahwa usulan ini sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.
Dengan adanya insentif lahan gratis, diharapkan negara-negara sahabat segera memulai pembangunan kantor kedutaan mereka di IKN.
Pembangunan Kedutaan Dimulai Sebelum 2028
Rencana pembangunan kantor kedutaan besar di IKN dijadwalkan akan dimulai sebelum tahun 2028.
Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare yang akan dijadikan sebagai lokasi diplomatic compound.
Basuki menekankan bahwa kehadiran kantor-kantor kedutaan asing di IKN merupakan bagian penting dalam transformasi ibu kota baru.
Kehadiran kedutaan akan memperkuat status IKN sebagai pusat pemerintahan dan diplomasi internasional Indonesia.
IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028
Diketahui, pada tahap kedua pembangunan IKN, yang berlangsung dalam pemerintahan Prabowo Subianto periode 2025-2029, ditargetkan bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Otorita IKN mendapat mandat untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur penunjang, seperti gedung eksekutif dan legislatif.
Selain itu, pengembangan fasilitas penunjang seperti perumahan diplomat, akses transportasi, serta infrastruktur lainnya juga akan dipercepat.
Terverifikasi Dewan Pers