IKNPOS.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan keraguannya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025, menyusul pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang signifikan.
Huda mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian PU mengalami efisiensi sebesar Rp81 triliun, menyisakan hanya Rp29,5 triliun untuk tahun ini.
Menurutnya, dari sisa anggaran tersebut, belum ada alokasi khusus untuk IKN, karena dana tersebut habis untuk kebutuhan rutin seperti kepegawaian dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.
Related Post
Huda menambahkan bahwa dengan anggaran yang tersisa, hampir pasti sulit untuk mengalokasikan dana bagi pembangunan IKN.
Ia menekankan perlunya penambahan anggaran di luar Rp29,5 triliun agar proyek IKN dapat berjalan kembali.
Selain itu, Huda juga pesimistis bahwa target penyelesaian IKN pada tahun 2028 dapat tercapai jika alokasi anggaran tidak segera ditetapkan.
Ia mengingatkan bahwa asumsi penyelesaian pada tahun 2028 didasarkan pada alokasi anggaran yang konsisten setiap tahun.
Menanggapi pernyataan tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah kabar bahwa pembangunan IKN terhenti dan para pekerja akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa program pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan bahwa program pembangunan IKN tahap kedua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada tahun 2028.
Troy juga merinci bahwa pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap kedua dengan skema pembiayaan yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun,
selanjutnya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diproyeksikan mencapai Rp6,49 triliun.
Ia menegaskan bahwa informasi mengenai pemulangan pekerja tidak benar dan memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berlangsung sesuai rencana.
Terverifikasi Dewan Pers