IKNPOS.ID – Pemerintahan Prabowo Subianto sedang fokus melakukan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Dalam kebijakan ini, anggaran untuk pembangunan IKN termasuk yang ditinjau ulang.
Menanggapi kebijakn itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku tidak memantau langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) meskipun proyek tersebut dimulai di eranya.
Ia menegaskan bahwa kewenangan atas proyek ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah saat ini.
“Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya.
Jokowi juga menyebut bahwa dalam komunikasinya dengan Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, ia hanya membahas urusan pribadi.
“Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ungkapnya.
Efisiensi Anggaran IKN Ditinjau Ulang di Era Prabowo
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, sebelumnya menyatakan bahwa anggaran IKN diblokir, sehingga proyek-proyek di ibu kota baru tidak bisa berjalan.
Namun, ia kemudian mengklarifikasi bahwa yang dimaksud adalah anggaran belum dapat digunakan karena masih dalam proses persetujuan di DPR RI.
“Sebetulnya bukan di-lock. Beberapa kali Bapak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien. Mengurangi kebocoran sana-sini. Salah satu cara Pak Presiden kepada menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi,” jelas Dody.
Ia menambahkan bahwa anggaran yang belum disetujui tidak hanya terkait dengan IKN, tetapi juga mencakup proyek-proyek lainnya di berbagai sektor.
“Saya nggak tahu kalau IKN. Saya terefisiensi. Nggak cuma IKN semua kena,” ungkapnya.
Prabowo Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN dengan Anggaran Rp48 Triliun
Meski ada penyesuaian anggaran, Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk lima tahun ke depan.
