IKNPOS.ID – Partai Demokrat merespons upaya sejumlah netizen yang mencoba memanas-manasi partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar membuat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mangkrak seperti proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengungkapkan bahwa ia dan sejumlah kader partai mendapatkan banyak mention di media sosial terkait perbandingan proyek IKN dan Hambalang.
Demokrat Tegaskan Tak Akan Hambat Pembangunan IKN
Menurut Jansen, pihak yang menghembuskan isu ini berharap Demokrat yang kini berada dalam pemerintahan memberikan perlakuan serupa terhadap IKN seperti proyek Hambalang yang mangkrak di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun, Jansen memastikan bahwa Demokrat tidak memiliki niatan untuk melakukan hal tersebut.
“Sejak semalam netizen terus memanas-manasi soal Hambalang dan IKN. Hampir semua kami kader Demokrat di-mention,” kata Jansen dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/2/2025).
“Atau minimal kami juga diharapkan mendukung proses pemangkrakan. Kami tidak menganut aliran itu, teman-teman semua. Marilah kita cukupkan saling ‘berbalas dendam’ dalam politik ini, karena tidak ada gunanya,” lanjutnya.
Jansen menegaskan bahwa Partai Demokrat yang kini menjadi bagian dari pemerintahan akan berkomitmen untuk menyukseskan pembangunan IKN sesuai dengan kondisi keuangan negara.
IKN Harus Tetap Dilanjutkan
Saat ini, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, Jansen menekankan bahwa proyek IKN tidak boleh mangkrak karena sudah ada dana negara yang digunakan.
“Dalam tiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk di dalamnya. Kalau dibiarkan atau dibikin mangkrak, maka uang yang sudah masuk itu akan jadi terbuang percuma,” kata Jansen.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proyek apa pun yang sudah dimulai harus tetap dilanjutkan dan dimaksimalkan berdasarkan kemampuan keuangan negara, daripada dibiarkan terbengkalai atau dijadikan alat politik.
