Jalannya rapat pun meriah –cenderung kacau. Semua organisasi pers merasa sejajar. PWI tidak diistimewakan lagi. PWI dianggap bagian dari Orde Baru.
Yang lebih sulit lagi saat pemilihan siapa yang akan jadi ketua Dewan Pers. Calonnya terlalu banyak. Masing-masing organisasi mengajukan calon ketuanya sendiri. Semua merasa berhak. Merasa mampu.
Saya tidak mau mencalonkan diri, meski beberapa orang minta saya maju. Saat itulah saya berbicara di forum: mengapa saya tidak mencalonkan diri.
Related Post
“Calon ketua Dewan Pers haruslah seorang tokoh yang sudah di kelas Langitan,” kata saya.
Waktu itu istilah ”Langitan” lagi top berkat Gus Dur: ada istilah baru ”Kiai Langitan”. Itu untuk membedakan kelas-kelas dalam kekiaian.
Ada kiai yang pesantrennya besar, ternama, tapi kualitas kiainya belum Langitan. Ada lagi kiai terkenal tapi tidak langitan karena terlalu berpolitik.
Maka ketua Dewan Pers haruslah seorang intelektual terkemuka. Bukan sekadar bergelar doktor atau master. Sang calon juga punya komitmen terhadap kebebasan pers. Ia/dia harus pendukung demokrasi. Bijak. Independen. Berwibawa di depan masyarakat pers. Juga punya latar belakang sebagai orang pergerakan.
“Saya tidak mencalonkan karena merasa belum di kelas itu,” kata saya waktu itu.
Keriuhan ruang rapat pun reda. Tidak ada lagi yang rebutan jabatan itu. Bahkan tidak ada yang mau lagi mencalonkan diri.
Akhirnya rapat memutuskan: memilih Atmakusumah Astraatmadja sebagai ketua Dewan Pers pertama. Ia senior. Mantan pemred Harian Indonesia Raya-nya Mochtar Lubis.
Atmakusumah memenuhi semua syarat di atas. Ia bisa disebut tokoh kelas Langitan.
Di periode setelah Atmakusumah, berturut-turut selalu tokoh Langitan yang terpilih: mantan Ketua Mahkamah Agung yang sangat harum namanya, Prof Dr Bagir Manan. Lalu mantan rektor UGM yang terkenal reputasi baiknya: Prof Dr Ichlasul Amal. Setelah itu Prof Dr Mohamamd Nuh DEA. Terakhir, Prof Dr Azyumardi Azra.
Selain itu saya tidak tahu lagi siapa yang jadi ketua Dewan Pers berikutnya.
Di masa Orde Baru, ketua Dewan Pers selalu menteri penerangan. Ketua terlama adalah Harmoko: 1983 sampai 1997 –hampir 15 tahun.
Terverifikasi Dewan Pers