IKNPOS.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, meminta pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tidak menghambat pelaksanaan program prioritas lainnya.
Indrajaya menegaskan bahwa tidak ada salahnya menunda kelanjutan proyek jika kondisi anggaran negara sedang sulit atau terdapat program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak.
“Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda. Bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya?” ujar Indrajaya dalam keterangan tertulisnya, Selasa 11 Februari 2025.
Related Post
Pemangkasan Anggaran IKN Hingga Rp 14,87 Triliun
Pernyataan Indrajaya muncul sebagai respons atas pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar 80 persen.
Dari total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp 110,95 triliun, hanya tersisa Rp 29,57 triliun. Imbasnya, anggaran pembangunan IKN yang awalnya Rp 60,6 triliun dipangkas menjadi Rp 14,87 triliun.
Namun, Indrajaya mengingatkan bahwa pendanaan pembangunan IKN tidak hanya bersumber dari Kementerian PU, tetapi juga melalui Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).
Dalam APBN 2025, total anggaran OIKN mencapai Rp 28,3 triliun, dengan Rp 26,7 triliun dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan dan infrastruktur dasar.
“Hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat,” tegasnya.
Dampak Jangka Panjang Pembangunan IKN
Indrajaya juga menyoroti bahwa manfaat IKN sebagai ibu kota baru di Kalimantan Timur membutuhkan proses panjang untuk benar-benar dirasakan. Oleh karena itu, ia menekankan agar pembangunannya tidak dilakukan secara terburu-buru.
“Karena itu pembangunannya tidak boleh grusa-grusu (terburu-buru),” ujar Indrajaya.
Lebih lanjut, ia menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di IKN pada 2028, dengan catatan bahwa semua gedung perkantoran dan fasilitas penunjang sudah terbangun dengan baik.
Terverifikasi Dewan Pers