“Dengan cara ini, penghematan anggaran bisa signifikan karena tidak perlu pengembangan lebih lanjut,” jelasnya.
Ketiga, pemerintah perlu melakukan diplomasi aktif untuk menarik investasi swasta dan asing ke IKN. Bhima menambahkan bahwa porsi APBN tahun 2025 bisa dipangkas untuk IKN, sementara fokus utama dialihkan pada realisasi investasi.
“Cara ini paling rasional mengingat pembangunan IKN membutuhkan anggaran besar,” imbuhnya.
Pembangunan IKN Tahap II tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi juga simbol kemajuan Indonesia di mata dunia. Dengan alokasi anggaran yang stabil dan strategi yang tepat, pemerintah berharap IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
Page 2 of 2
