AHY Tanggapi Pemangkasan Anggaran OIKN: Fokus pada Efisiensi dan Prioritas Pembangunan

“Jadi prioritasnya harus dikaji dan dievaluasi. Ini membutuhkan kesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk di sektor infrastruktur. Tidak hanya berbicara soal IKN, tetapi juga proyek-proyek lainnya yang sedang berjalan,” jelas AHY.

Selain itu, AHY mengungkapkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi proyek-proyek yang sudah berjalan secara reguler, termasuk pemeliharaan infrastruktur dan proyek-proyek baru yang direncanakan di masa depan.

“Apakah proyek yang sudah berjalan selama ini tetap dilanjutkan? Bagaimana dengan pemeliharaan infrastruktur yang ada? Termasuk juga proyek-proyek baru yang ingin kita bangun ke depan? Semua ini harus dievaluasi dengan baik,” imbuhnya.

Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo dan Evaluasi Pembangunan IKN

AHY juga menyampaikan bahwa pihaknya baru saja menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin, 3 Februari 2025.

Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo meminta agar dilakukan pengkajian ulang terhadap berbagai aspek pembangunan IKN, termasuk desain dan kelanjutan pembangunan di kawasan legislatif dan yudikatif.

“Berdasarkan rapat terbatas beberapa minggu lalu di bulan Januari, Pak Presiden meminta kami untuk kembali melakukan review terhadap sejumlah aspek, termasuk desain serta kelanjutan pembangunan IKN, terutama untuk fasilitas atau kawasan legislatif dan yudikatif,” tutup AHY.

Fokus pada Efisiensi dan Prioritas Pembangunan IKN

Dengan adanya pemangkasan anggaran OIKN, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan dengan lebih efisien dan sesuai prioritas.

Evaluasi mendalam akan dilakukan untuk menentukan proyek mana yang harus didahulukan agar penggunaan anggaran lebih optimal.

Sebagai bagian dari kebijakan infrastruktur nasional, IKN tetap menjadi proyek strategis, namun dengan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis pada efisiensi anggaran.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan pembangunan IKN berjalan dengan lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.