IKNPOS.ID – Pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dijadwalkan dimulai pada tahun 2025.
Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa tahap kajian dan desain awal telah rampung dan siap untuk langkah berikutnya.
Progres Detail Engineering Design (DED)
Related Post
Diana mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kajian detail engineering design (DED) untuk kedua kawasan strategis tersebut.
Dokumen tersebut saat ini sedang disiapkan untuk ditinjau lebih lanjut oleh Otorita IKN (OIKN).
“Untuk basic design sudah kami siapkan ya, baru untuk nantinya ditindaklanjuti oleh teman-teman OIKN,” ujar Diana, dikutip Selasa 14 Januari 2025.
Selain merampungkan desain, Diana menyebut bahwa diskusi mengenai skema pembiayaan proyek ini juga sedang berlangsung.
Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, yang merupakan fasilitas penunjang utama bagi pelaksanaan pemerintahan di IKN.
“Karena yang akan melelang dan akan melakukan pembangunan itu di OIKN untuk legislatif dan yudikatif, kuartal I mungkin, dan akan dieksekusi tahun ini ya. Kan pendanaannya juga sudah diajukan oleh Pak Basuki,” jelas Diana.
Target Penyelesaian 2028
Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini rampung pada 2028. Hal ini sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di IKN.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa arahan Presiden menuntut agar seluruh target pembangunan dapat selesai tepat waktu.
“Wapres juga mendorong supaya target-target pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo terpenuhi. Seperti penyiapan kawasan yudikatif dan legislatif serta beragam infrastruktur pendukungnya,” ujar Basuki usai pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tindak Lanjut dan Eksekusi
Setelah seluruh aspek desain dan pembiayaan dirampungkan, proyek pembangunan akan dilelang oleh OIKN. Eksekusi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini akan menjadi salah satu prioritas utama pada 2025.
Terverifikasi Dewan Pers