IKNPOS.ID – Untuk meningkatkan layanan pada seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim mengoptimalkan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK).
Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kaltim, Ronny Setiawati, ASPAK merupakan sistem elektronik berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan.
Dinkes Kaltim juga telah menggelar rapat koordinasi daring ASPAK bersama Dinkes kabupaten/kota dan puskesmas se-Kaltim. Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai aspek penting dalam validasi data dan pengelolaan alat kesehatan.
Related Post
“Salah satu poin utama yang ditekankan adalah kewajiban pembaruan data ASPAK minimal dua kali setahun guna memastikan sistem berjalan sesuai standar dan informasi yang disajikan akurat,” jelas Ronny, Jumat, 23 Januari 2025.
“Pembaruan data secara berkala sangat penting untuk memantau ketersediaan dan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku,” lanjutnya.
Selain itu rapat koordinasi juga menyoroti proyek Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network, Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia, dan Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening (SIHSOIn) yang menargetkan penguatan pelayanan kesehatan primer di seluruh Indonesia.
Proyek itu secara nasional mencakup pengadaan alat kesehatan, renovasi sarana, pelatihan sumber daya manusia, hingga pemeliharaan fasilitas di lebih dari 10.000 puskesmas, puluhan ribu puskesmas pembantu, dan ratusan ribu posyandu.
“ASPAK merupakan bagian penting dalam SIHSOIn. Melalui ASPAK, kita dapat memantau dan mengevaluasi ketersediaan serta pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer di Indonesia,” jelas Ronny.
Ia menjelaskan sejumlah tantangan di lapangan yang dihadapi dalam pengelolaan ASPAK, seperti pergantian petugas, tugas ganda petugas kesehatan, hingga kendala dana dan pelatihan.
Terverifikasi Dewan Pers