SEBAIKNYA pembongkaran pagar laut itu jangan diteruskan. Cukup satu kilometer saja. Itu sudah cukup. Sebagai bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto mendengar suara rakyat. Juga sebagai bukti beliau memihak kepada nelayan.
Apalagi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid tegas menyatakan semua sertifikat yang diterbitkan di situ tidak diakui. Dicabut.
Nusron setahu saya adalah salah satu dari sedikit menteri yang sangat dipercaya dan punya hubungan khusus dengan Presiden Prabowo. Saya menafsirkan sikap Nusron adalah sikap Presiden Prabowo.
Related Post
Membongkar pagar laut –sudah menjadi tembok laut– itu mahal. Perlu banyak energi. Padahal suatu saat kelak kita akan membangun tembok seperti itu lagi. Kecuali tidak akan ada pembangunan apa pun di kawasan itu.
Menjadikan kawasan utara Tangerang sebagai 开发区 tetap harus dilakukan. Oleh pemerintah siapa pun.
Entahlah. Akan seperti PIK2 atau seperti kampung nelayan di Brunei Darussalam. Jadi seperti Losari atau Dubai. Pakai PSN maupun cara lain.
Negara kita harus maju. Kawasan-kawasan yang kurang maju harus dibangun baru. Soal cara bisa dicari. Didiskusikan. Dirumuskan. Yang fair. Yang berkeadilan.
Yang paling fair adalah lewat tender. Itu paling demokratis. Begitu banyak proyek pembangunan daerah tertinggal dilakukan di negara demokrasi. Lewat cara yang demokratis. Memang itu memakan waktu. Banyak yang tidak sabar. Tapi berdemokrasi itu harus lebih sabar.
Kalau pun ditenderkan kita juga sudah tahu siapa yang bisa ikut lelang. Orang seperti saya tidak akan mampu masuk ke proyek seperti itu. Entah kalau setingkat Prof Pry. Sejuta Pak Thamrin bergabung pun tak kan kuat ikut tender seperti itu.
Di Mumbai –yang dibahas perusuh berhati halus Mirwan Mirza tiga hari lalu– benar-benar menarik. Kampung kumuh di tengah kota Mumbai yang kian modern itu luasnya dua kilometer persegi. Kumuh dan ruwet. Saya bergidik ketika melihatnya di sana.
Setelah berkali-kali ditenderkan, pemenangnya ya itu-itu juga: Adhani –orang terkaya di sana. Orang dekat penguasa saat ini –Perdana Menteri Narendra Modi. Bukan orang sekelas kita.
Terverifikasi Dewan Pers