Setelah Ibu Kota pindah ke IKN, Gedung Pemerintah di Jakarta Berpotensi Disewakan

IKNPOS.ID – Gedung–gedung kantor pemerintah di Jakarta memiliki potensi yang menarik untuk dimanfaatkan dan dikolaborasikan dengan pihak swasta, pasca ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, gedung-gedung kantor yang akan dikosongkan ini bisa dijadikan opsi bagi para penyewa, karena lokasinya strategi di kawasan pusat bisnis. "Meskipun banyak bangunan milik pemerintah yang ada sudah tua, namun memiliki keunggulan strategis karena lokasinya yang kebanyakan berada di kawasan pusat bisnis," jelas Ferry, Selasa, 7 Januari 2025. Meski begitu, menurut Ferry, gedung-gedung milik pemerintah ini juga bisa memperburuk kondisi pasar properti yang sudah kelebihan pasok. Terlebih, jika kondisinya kosong sehingga dianggap sebagai pasokan baru. "Apabila gedung milik pemerintah yang kosong ini dianggap sebagai pasok baru, ini dapat memperburuk kondisi pasar yang sudah kelebihan pasok ruang kantor," katanya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, sebanyak 40 gedung pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga negara (tidak termasuk aset BUMN), mencakup 1,34 juta meter persegi ruang kantor di Jakarta. Jumlah tersebut mencapai 55 persen dari total ruang kosong atau sekitar 2,43 juta meter persegi di sektor perkantoran komersial. Ferry menyoroti bahwa gedung kantor milik pemerintah masih menarik untuk dikolaborasikan dengan entitas swasta. Namun, mengubahnya menjadi ruang kantor komersial yang dapat disewakan akan jadi pekerjaan yang menantang karena masih berlimpahnya pasok ruang kantor saat ini. "Dari perspektif investasi, bermitra dengan sektor swasta untuk aset milik pemerintah menghadirkan tantangan karena nilai buku aset yang tinggi. Hal ini sulit untuk mencapai hasil yang ideal mengingat pendapatan sewa yang relatif rendah," imbuhnya. Lebih lanjut, banyak perusahaan multinasional yang sangat memperhatikan standar Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) serta sertifikasi bangunan hijau. "Sehingga memungkinkan dibutuhkan pekerjaan tambahan yang signifikan untuk membuat bangunan-bangunan tersebut agar sesuai dengan standar modern," katanya. Ferry mengatakan kolaborasi dengan sektor swasta akan lebih menarik jika ada opsi penawaran penjualan aset. Meski diizinkan secara aturan, namun proses ini melibatkan prosedur ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga penjualan aset negara jarang terjadi.

pandu

DPR Ingatkan OIKN Terapkan Target Pencapaian Pembangunan Terukur bagi IKN

Kepiting Soka: Kuliner Khas Tarakan, Kalimantan Utara yang Lezat dan Bergizi

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

Mengapa 28 Juni Spesial untuk Pi Network? Ini Jawabannya!

DARURAT! 95% Pioneer GAK TAHU Aturan Ganti Nomor HP Pi Network, BACA INI Sebelum Terlambat, Ribuan Akun Kena BANNED!

5 Skenario Masa Depan Pi Coin 2025, OPTIMIS Saingi Bitcoin?

Ini Tiga Alasan Pi Network Bisa Turun di Bawah $0,50