IKNPOS.ID – Pembangunan akses jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, saat ini baru mencapai progres 40 persen.
Proyek sepanjang 65 kilometer ini terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung percepatan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.
Menurut Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 1, Andre Sahat Sirait, proyek ini membutuhkan total anggaran sebesar Rp 5,6 triliun.
Related Post
Namun, anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2025 melalui APBN hanya sebesar Rp 2 triliun.
Dengan demikian, Kementerian PU masih memerlukan tambahan dana sekitar Rp 3,6 triliun untuk menyelesaikan proyek ini.
“Proyek ini menggunakan sistem paket multi-tahun sejak 2023 hingga 2025. Untuk tahun 2025, anggaran yang tersedia sebesar Rp 2 triliun, tetapi kebutuhan total mencapai Rp 5,6 triliun,” jelas Andre dikutip dari Berita Satu, Kamis 23 Januari 2025.
Andre mengungkapkan bahwa meskipun tambahan anggaran belum pasti terealisasi, pembangunan akan tetap berlanjut.
Pemerintah telah merencanakan strategi relaksasi anggaran, di mana kebutuhan tambahan sebesar Rp 3,6 triliun dapat dipindahkan ke tahun 2026.
“Jika anggaran tambahan tidak terealisasi pada 2025, proyek akan tetap berjalan dengan alokasi dana yang ada, dan sisanya akan dipindahkan ke tahun 2026,” ujarnya.
Pembangunan akses jalan di KIPP IKN mencakup 10 ruas jalan strategis yang melayani berbagai fungsi, antara lain:
- Jalan Sumbu Barat
- Jalan Sumbu Timur
- Jalan Logistik
Total panjang jalan yang sedang dibangun mencapai 65 kilometer, yang bertujuan untuk mendukung mobilitas logistik, transportasi penduduk, serta akses ke berbagai fasilitas pemerintahan di KIPP IKN.
Dukungan Anggaran dari APBN
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran APBN sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan di wilayah IKN.
Namun, anggaran khusus untuk akses jalan di KIPP IKN saat ini masih dalam tahap pembahasan terkait kebutuhan tambahan.
Terverifikasi Dewan Pers