SAYA pernah menjelajah daerah dekat pantai utara Tangerang. Mungkin sekarang sudah masuk plot PSN PIK2.
Saya marah: kenapa proyek transmisi dari Teluk Naga ke Tangerang tidak kunjung bisa dibangun.
Padahal tanpa transmisi itu investasi triliunan rupiah di PLTU Teluk Naga sia-sia. Dan lagi, saat itu, Tangerang krisis listrik. Byar-petnya luar biasa. Kawasan industri besar di sana mengeluh berat.
Related Post
Saya sudah panggil kepala proyek transmisi. Sebenarnya tidak harus saya yang memanggil. Tapi proyek sudah keterlaluan terlambatnya. Marah tidak ada gunanya.
Saya dorong kepala proyek dengan kabar gembira. Saya beri semangat. “Kalau Anda bisa menyelesaikan proyek ini, Anda saya beri mobil baru dari uang pribadi saya”.
Saya tahu tidak mungkin memberi semangat seperti itu boleh pakai uang PLN. Karena itu saya salut kepada Presiden Prabowo yang juga sering pakai uang pribadi untuk menyemangati anak buahnya.
Harga satu mobil hanya seperti sebutir debu bila dibanding keuntungan kalau proyek itu selesai. Setahun bisa untung Rp 2 triliun. Tiap tahun.
Hadiah itu rupanya kurang besar. Proyek tetap tidak bisa berjalan.
Penyebabnya: beberapa tanah yang akan dilewati transmisi tidak bisa dibebaskan. Tanah itu milik beberapa petani setempat.
Sebenarnya petani mau saja melepaskan tanah mereka. Asal harganya bisa untuk membeli sawah yang ukurannya sama di sebelahnya. Tapi PLN tidak mau membeli dengan harga yang diminta petani.
Bukan PLN tidak punya uang. Tapi PLN tidak boleh melanggar peraturan. Sebenarnya harga yang diminta petani itu hanya ibarat sebutir debu dibanding nilai proyek. Tapi PLN tidak boleh menyetujuinya.
Ada peraturan pemerintah: harga tanah untuk transmisi maksimal harus sekian rupiah. Patokan itu jauh di bawah harga yang diinginkan petani.
Bila PLN membayar di luar harga patokan maka akan dianggap korupsi. Pun bila itu sangat menguntungkan negara.
Pernah ada kasus serupa. PLN membayar ganti rugi pohon melebihi harga pohon yang dipatok pemerintah. Kepala PLN setempat, di Klaten Jateng, sudah hati-hati: minta persetujuan muspida (bupati, kapolres, dandim, kajari). Dirapatkan. Disetujui. Daripada rakyat demo.
Terverifikasi Dewan Pers