IKNPOS.ID – Di tengah berdirinya sejumlah gedung megah di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pengelolaan gedung-gedung tersebut hingga kini belum memiliki kejelasan pasti.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat ditanya terkait hal ini, hanya menjawab bahwa pembahasan akan dilakukan nanti.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Endra S. Atmawidjaja, mengungkapkan bahwa akan ada rapat khusus dengan para pemangku kepentingan untuk membahas kelanjutan proyek IKN.
Related Post
Hal ini disampaikannya setelah rapat koordinasi di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.
“IKN mau dibahas khusus nanti, tinggal mencari waktunya beliau (AHY),” ujar Endra kepada awak media.
Endra menegaskan bahwa rapat khusus ini bukan untuk memberikan pembaruan mengenai pembangunan infrastruktur, melainkan untuk membahas aspek pengelolaan gedung-gedung yang telah selesai dibangun.
“Banyak gedung, banyak infrastruktur sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap pengelolaan,” jelas Endra.
Ia menilai pengelolaan gedung adalah isu penting yang harus segera dirumuskan, terutama karena mulai Januari 2025, pemerintah telah menetapkan bahwa pengelolaan kawasan IKN beralih ke Otorita IKN (OIKN).
“Kementerian PU sebagai kontraktor awal pembangunan tinggal menyerahkan pengelolaan gedung kepada OIKN,” kata Endra.
Endra menyebut bahwa banyak aspek pengelolaan yang harus segera ditentukan, mulai dari tanggung jawab kebersihan, penyiraman tanaman, hingga pembayaran listrik gedung.
“Misalnya, yang membersihkan gedung siapa? Yang menyiram tanamannya siapa? Yang merawat dan membayar listriknya siapa? Itu semua harus jelas,” tambahnya.
Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan rapat khusus tersebut akan digelar.
Endra berharap pertemuan ini dapat segera dilakukan agar pengelolaan gedung di IKN berjalan lancar dan tidak menghambat operasional kawasan.
Dengan beralihnya pengelolaan ke OIKN, diharapkan tanggung jawab terhadap fasilitas di IKN dapat lebih terintegrasi, mendukung visi pembangunan kawasan yang modern dan berkelanjutan.
Terverifikasi Dewan Pers