Otorita IKN Bertemu Investor Perbankan, Ini yang Dibahas

IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berkomitmen untuk mempercepat progres investasi sektor perbankan guna mendukung pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara).

Otorita IKN menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia.

Antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA) pada Jumat, 17 Januari 2025.

Masih 102 Formasi PPK di Kabupaten Penajam Paser Utara yang Belum Terisi

Era Baru Rekrutmen ASN: Mulai 2025 Seleksi PPPK Setara CPNS! Tenaga Honorer Hadapi Tes Ketat!

14:56 Agustus 11, 2025

Lowongan PPPK Paruh Waktu Resmi Dibuka, Gaji Rp5,5 Juta Jam Kerja Singkat! Cek Syarat dan Cara Daftarnya

19:32 Agustus 10, 2025

Sebanyak 40 ribu ASN bakal pindah ke IKN tahun ini

Gaji PNS 2025 Resmi Naik: Rincian Lengkap Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

14:47 Agustus 10, 2025

Otorita IKN dan Jamintel Kejagung Perkuat Pengamanan Proyek Strategis di Sepaku

17:01 Agustus 9, 2025

Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.

Percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara.

Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

“Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan. Bapak Presiden telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto, telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan Ibu Kota Negara.

Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK) dan menyampaikan pembangunan Masjid Negara di IKN pada 2025.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) juga telah mengonfirmasi bahwa Presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, yang akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN.

Harapannya, pertemuan pembahasan progres ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN serta menciptakan ekosistem perekonomian yang inklusif bagi pengembangan Ibu Kota Negara yang modern.