IKNPOS.ID – Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.
“Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Senin, 27 Januari 2025.
Dia menjelaskan saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat Indonesia akan berakhir.
Related Post
Terlebih, ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, tetapi Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.
“Sempat muncul isu kenaikan PPN (pajak pertambahan nilai) secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah. Hanya menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah, dan itu yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” imbuhnya.
Ia mengatakan masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat akan berlangsung lebih lama dibandingkan masa pemerintahan pertama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan periode kedua Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada 100 hari Presiden Jokowi menjabat saat periode pertama, terdapat kebijakan tidak populer. Yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami masa bulan madu politik yang singkat pada periode kedua karena terdapat kasus Bank Century dan sejumlah kasus yang melibatkan elite Partai Demokrat.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16–21 Januari 2025.
Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan
Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan.
Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.
Terverifikasi Dewan Pers