IKNPOS.ID – Untuk memastikan kelancaran ibadah haji tahun 2025, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengumpulan dokumen hingga pembinaan fisik dan manasik para Jemaah calon haji (JCH).
“Tahun ini kami mempersiapkan keberangkatan 2.586 jemaah calon haji (JCH) yang akan berangkat ke Tanah Suci sekitar Mei,” kata Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumentasi Haji Reguler Kanwil Kemenag Kaltim, Khaeruddin, Kamis, 16 Januari 2025.
Berdasarkan laporan dari Kantor Kemenag kabupaten/kota, sudah lebih dari 1.500 calon haji yang telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Hal ini untuk mengklasifikasikan jamaah berdasarkan riwayat kesehatan mereka.
Related Post
Khaeruddin menjelaskan, pihaknya telah meminta Kantor Kemenag di kabupaten/kota untuk mengumpulkan paspor dari calon jemaah haji.
Pengumpulan paspor ini merupakan bagian dari persiapan dokumen yang penting untuk keberangkatan.
Khaeruddin juga menekankan pentingnya persiapan fisik bagi jamaah calon haji. “Ibadah haji menuntut fisik yang prima karena banyak aktivitas yang memerlukan tenaga, seperti tawaf, sa’i, dan melontar jumrah,” jelasnya.
Ia pun menyarankan agar calon jamaah mulai membiasakan diri dengan berjalan kaki secara rutin dan meningkatkan intensitasnya secara bertahap.
Selain kebugaran fisik, Kemenag Kaltim juga memberikan pembinaan manasik haji yang meliputi panduan ibadah dan informasi kesehatan.
“Pembinaan ini bertujuan agar jamaah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji dengan baik dan benar serta mampu menjaga kesehatan selama di Tanah Suci,” kata Khaeruddin.
Ia menerangkan, manasik sendiri biasanya dilaksanakan secara mandiri oleh jemaah calon haji secara berkelompok.
Untuk memastikan kelancaran ibadah, setiap kloter jemaah haji didampingi oleh tim pendukung yang terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, dan perawat.
“Tim ini bertugas membantu jamaah dalam menyelesaikan segala urusan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun kesehatan,” ungkapnya.
Kemudian, ia menerangkan bahwa jadwal pelunasan haji paling lambat pada tanggal 21 Januari 2025.
Terverifikasi Dewan Pers