IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengadakan pertemuan dengan sejumlah perbankan terkemuka Indonesia pada Jumat 17 Januari 2025.
Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.
Bank yang hadir meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bankaltimtara, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
Related Post
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa percepatan pembangunan layanan perbankan menjadi prioritas untuk mendukung ekosistem kebutuhan warga yang akan pindah ke Nusantara.
“Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I tahun 2026 untuk memberikan layanan yang cepat dan efisien kepada penduduk IKN,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, ditulis, Minggu 19 Januari 2025.
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung telah dimulai sejak awal tahun 2025, termasuk pemetaan lokasi pembangunan jalan dan fasilitas lainnya.
“Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat mulai dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara pada 2028,” tambah Basuki.
Presiden dan DPR telah menetapkan bahwa Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan menjadi Daerah Khusus (DK).
Hal ini menjadi bagian dari proses perpindahan pemerintahan ke IKN yang telah diumumkan Presiden Prabowo dalam forum internasional G20.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, turut mengonfirmasi bahwa Presiden akan resmi berkantor di IKN mulai 17 Agustus 2028, menandai tonggak sejarah baru bagi pelaksanaan pemerintahan di IKN.
Pertemuan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan modern.
Dengan sarana dan prasarana yang memadai, IKN dirancang untuk menjadi ibu kota yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Terverifikasi Dewan Pers