KIAN besar negara kian kecil kabinetnya? Anda sudah tahu:
jumlah menteri baru negara adikuasa Amerika hanya 15 orang. Totalnya menjadi hanya 30 –kalau ditambah beberapa lembaga. Itu pun sudah termasuk jabatan seperti juru bicara Gedung Putih. Juga sudah termasuk jabatan non jabatan: DOGE.
DOGE (Department of Government Efficiency) memang lembaga baru. Pimpinannya tidak akan disebut sebagai pejabat pemerintah: Elon Musk dan Vivek Ramaswamy –yang terakhir Anda juga sudah tahu: mantan capres hampir jadi pesaing Trump di Partai Republik.
Related Post
Dua orang kaya itu ditugaskan Presiden Donald Trump untuk merumuskan langkah efisiensi birokrasi. Termasuk lembaga pemerintah pusat yang mana yang harus dibubarkan. Juga, birokrasi mana yang harus dirampingkan. Anggaran mana yang harus dipangkas.
Semua konsep efisiensi itu sudah harus selesai sebelum hari kemerdekaan Amerika 4 Juli tahun depan.
Keduanya orang swasta. Muda. Kaya. Pekerja keras. Bekerja dengan cepat. Pikiran mereka radikal. Langkah mereka seperti langkah kuda.
Saya menduga salah satu sasaran DOGE pastilah kementerian pendidikan.
Trump bersama tim pemikirnya sudah menyimpulkan kementerian pendidikan harus dibubarkan. Anggarannya terlalu besar. Pendidikan itu sepenuhnya urusan daerah –negara-negara bagian.
Memang Trump masih mengangkat seorang menteri pendidikan: Linda McMahon. Wanita. Dia mantan pejabat urusan usaha kecil dan menengah.
Namun pekerjaan McMahon adalah meyakinkan semua pihak bahwa rakyat harus diberi kemerdekaan untuk memilih pendidikan masing-masing. Termasuk cara dan metode pendidikannya.
Sudah begitu rampingnya kabinet di Amerika Serikat. Toh masih akan dirampingkan lagi. Agar lebih efisien.
Prinsip yang akan dilawan Trump: banyak jabatan banyak peraturan. Peraturan mengganggu kreativitas dan kebebasan. Rakyat harus lebih merdeka, termasuk merdeka dari pemerintah. Rakyat itu sudah ada lebih dulu sebelum ada pemerintah.
Trump ingin mengurangi sebanyak mungkin peraturan. Kian kecil pemerintahan kian baik. Itu prinsip negara liberal. Juga negara demokrasi.
Terverifikasi Dewan Pers