IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menargetkan layanan perbankan mulai beroperasi pada 2026.
Karena itu, percepatan pembangunan layanan perbankan menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem di IKN.
OIKN sendiri telah melakukan pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkait rencana pembangunan sejumlah bank di ibu kota negara.
Related Post
Sejumlah investor perbankan tersebut, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).
Pertemuan tersebut, lanjut Basuki bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.
“Percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara,” ujar Basuki, Minggu 19 Januari 2025.
Menurut dia, kantor layanan perbankan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertam 2026.
“Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN,” ujarnya.
Sarana dan prasarana di IKN lanjut Basuki, akan dipersiapkan oleh pemerintah. Sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN akan dimulai pada 2028.
Selain itu, mulai Januari 2025 ini, Otorita IKN akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan.
Menurut Basuki, Presiden Prabowo Subianto, telah menyampaikan dalam forum internasional G20 soal kepastian perpindahan Ibu Kota RI ke IKN.
Presiden dan DPR juga telah menegaskan status Jakarta yang tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK).
Basuki mengatakan pihaknya juga telah mengonfirmasi ke Prabowo bahwa akan berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 mendatang.
“Akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN,” ujar Basuki.
Terverifikasi Dewan Pers