IKNPOS.ID – Komisi X DPR RI setuju dengan rencana pembangunan empat Sekolah Unggulan Garuda di sejumlah provinsi. Salah satu Sekolah Unggulan Garuda berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekolah Unggulan Garuda itu merupakan gagasan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Adapun empat provinsi Sekoah Unggulan Garuda itu berada di IKN, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.
Related Post
Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya telah menyepakati untuk membangun empat Sekolah Unggulan Garuda di empat provinsi. Selain itu, juga setuju mengembangkan empat sekolah menjadi Sekolah Unggulan Garuda.
“Yang dibangun baru itu empat Sekolah Garuda,” ujar Lalu Hadrian Irfai usai rapat kerja dengan Kemendiktisaintek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025.
Sedangkan sekolah yang akan dikembangkan menjadi Sekolah Transformasi Garuda juga berjumlah empat.
“Jadi tidak membangun baru. Sekolah unggulan yang ada hari ini, di seluruh Indonesia dicari, nanti akan disetarakan operasionalnya dengan sekolah garuda yang dibangun baru,” ujarnya.
Menurut Lalu Hadrian Ifrani, akan ada delapan Sekolah Unggulan Garuda dibawah naungan Kemendiktisaintek yang akan menerapkan kurikulum setara diploma.
“Karena kurikulum yang akan digunakan itu setingkat setara dengan kurikulum diploma, sehingga ditaruh di Kemendiktisaintek. Nah, kami Komisi X sudah menyepakati itu,” tukasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana membangun sekolah unggulan bernama SMA Unggulan Garuda.
Sekolah ini akan dibuka khusus bagi siswa dengan kecerdasan di atas rata-rata. Sekolah yang akan dibangun sebanyak 40 hingga 2029. Jumlah ini terbagi dalam 20 SMA Unggulan Garuda baru dan 20 SMA/MA yang sudah ada tetapi dikembangkan statusnya menjadi sekolah unggulan.
Pembangunan SMA baru sendiri akan dilakukan di empat provinsi, yaitu Bangka Belitung (Babel), Sulawesi Utara (Sulut), Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terverifikasi Dewan Pers