Anda sudah tahu siapa saja tujuh raksasa yang akan dimasukkan ke dalam Danantara: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pertamina, PLN, Bank BNI, Telkom, dan holding-nya perusahaan-perusahaan tambang: MIND ID.
Mereka itulah inti dari BUMN dilihat dari kekuatan keuangannya. Dengan kekuatan itu maka Danantara akan menjadi kendaraan yang besar sekali. Bukan saja labanya, tapi, yang lebih penting, adalah kapasitasnya. Yakni kapasitas untuk mencari dana pembangunan.
Kelihatannya sederhana. Kendaraan besar bisa untuk mencari uang besar. Praktiknya tidak sesederhana itu. Terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk membuat Danantara bisa menjadi danantara.
Related Post
Soal persetujuan DPR mungkin bisa lewat jalan tol. Tapi mengalihkan aset begitu besar tidak bisa cepat. Apalagi ini aset negara.
Belum lagi soal teknis manajerial. Misalnya, apakah Danantara juga akan menjadi pembina manajemen tujuh raksasa BUMN tersebut?
Kalau iya, maka seperti akan terbentuk “kementerian” BUMN yang besar –yang besarnya jauh melebihi kementerian “sisa” BUMN yang ditinggalkan.
Yang lain lagi: apakah Danantara juga akan menjadi kuasa pemilik tujuh raksasa tersebut?
Kalau “ya” berarti harus jadi penentu dalam setiap RUPS mereka. Juga akan jadi penentu direksi dan komisaris mereka.
Praktis akan terbentuk “kementerian” BUMN yang baru. Maka problem BUMN yang lama juga akan pindah ke “kementerian” BUMN yang baru.
Kalau tujuan mengambil mereka hanya untuk jadi “kendaraan” penggalang dana bagaimana bisa tanpa memilikinya.
Sebenarnya mereka sendiri sangat memerlukan dana untuk pengembangan internal diri mereka. Belum tentu mereka masih punya leverage yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber penggalangan dana pembangunan.
Beberapa perusahaan dari tujuh raksasa itu rasanya sudah tidak punya ruang leverage lagi. Ruang itu sudah habis terpakai untuk kebutuhan pengembangan mereka sendiri.
Tapi Prof Burhanuddin Abdullah dan Muliaman adalah ahli keuangan. Mungkin keduanya masih melihat ruang leverage yang bisa dimanfaatkan tanpa mengganggu leverage yang dibutuhkan internal mereka sendiri.
Terverifikasi Dewan Pers