ITU tidak bisa diresmikan di bulan November 2024. Mundur ke Desember. Lalu mundur lagi ke Januari 2025.
Rasanya di Januari pun tidak bisa. Masa depan Danantara (Daya Anagata Nusantara) belum bisa segera diputuskan.
Badan Pengelolanya memang sudah ada. Kepala BP Investasi Danantara-nya juga sudah ditunjuk: Muliaman D. Hadad.
Related Post
Anda sudah kenal siapa ia: mantan ketua Otoritas Jasa Keuangan –yang mengawasi semua bank, asuransi, dan pasar modal.
Ketika didirikan Danantara seperti ingin cepat dijalankan. Itulah salah satu prioritas presiden baru di bidang keuangan. Yakni bagaimana bisa mencari banyak uang untuk pembangunan.
Ide pembentukan Danantara datang dari tim ekonomi masa transisi Presiden Prabowo Subianto: Prof Dr Burhanuddin Abdullah –mantan Gubernur Bank Indonesia. Beliau memang tergabung dalam tim pemenangan Prabowo di Pilpres.
Sesuai dengan namanya, Danantara akan dipakai sebagai “kendaraan” untuk menggalang dana pembangunan.
Anda sudah tahu arti “daya”. Anda juga sudah tahu arti “anagata”: masa depan. Tenaga masa depan.
Semua orang tahu: uang tidak bisa datang sendiri. Harus punya kendaraan yang bisa dipakai menjemput uang itu.
Kendaraan-kendaraan yang ada rupanya sudah dianggap kelelahan. Termasuk kendaraan yang masih baru: SWL (Sovereign Wealth Fund).
Maka Prof Burhanuddin –kini komisaris utama PT PLN– punya ide membuat kendaraan yang lebih besar: Danantara. Bentuknya bukan PT. Mirip dengan SWL.
Yang hebat –dan mungkin menyakitkan bagi sebagian orang– Danantara dibentuk dengan cara memindahkan raksasa-raksasa BUMN ke dalam Danantara. Jumlahnya tujuh raksasa.
Saking besarnya skala tujuh perusahaan BUMN tersebut sampai ada yang mengatakan sisa BUMN lainnya tidak layak lagi disebut BUMN.
Tujuh raksasa itu merupakan mesin uang BUMN yang sebenarnya. Laba tujuh perusahaan itu mencapai 80 persen dari laba BUMN seluruhnya. Pun omzet dan asetnya.
Maka kalau tujuh raksasa itu dipindahkan dari Kementerian BUMN, apakah lagi arti Kementerian BUMN. Termasuk apalah arti menjadi Menteri BUMN. Bisa jadi sisa BUMN yang ada hanya pantas menjadi urusan kementerian UMKM –begitu orang berseloroh.
Terverifikasi Dewan Pers