Tapi ini bukan hanya pagar laut. Juga ada 263 sertifikat baru. Yang 200-an terbit tahun 2023. Selebihnya terbit di paruh akhir 2024.
Lalu ada masalah tanah-tanah yang dikuasai rakyat yang dibebaskan investor. Atau suruhan investor. Yang caranya banyak diributkan itu. Baik sejak sebelum ada penetapan sebagai PSN (proyek strategis nasional) maupun sesudahnya.
Terakhir soal PSN itu sendiri: taktik busuk atau bertujuan mulia. Atau mulia yang praktiknya busuk. Bisa juga busuk yang dibungkus mulia.
Related Post
PSN ditetapkan agar proyek berjalan cepat. Tidak akan dicampuri Pemda. Selama ini Pemda dinilai hanya jadi penghambat –lewat Perda mereka. PSN di atas Perda.
Anda pun tahu: membenahi beberapa wilayah pantai itu sulit. Ada kampung nelayan yang miskin. Padat. Kumuh. Tidak sehat. Ada hutan mangrove yang telantar. Ada tanah negara. Tanah oloran. Tanah tenggelam. Tanah sisa abrasi laut.
Menghentikan laju abrasi dan tidak membiarkan tanah tenggelam pasti mulia. Termasuk usaha merehabilitasinya.
Melebatkan hutan mangrove juga mulia. Membenahi kampung nelayan yang miskin dan kumuh sangat mulia.
Kita sendiri juga lebih senang melihat kawasan pantai yang tertata rapi dari pada melihat kekumuhan.
Sebenarnya tidak diperlukan investor kalau pemerintah punya uang. Setidaknya punya keinginan yang sangat kuat untuk memperbaiki kampung nelayan. Tapi kita semua tahu: dua-duanya tidak ada.
Maka menarik untuk dibayangkan: misalkan pagar laut sudah hilang, semua sertifikat sudah dibatalkan, PSN diurungkan; akan diapakan kawasan itu? Dibiarkan begitu saja –sehingga kembali ke keadaan lama?
Dulu pernah ada konsep “membangun tanpa menggusur.” Tapi konsep itu sudah sangat lama tidak terdengar. Juga ada konsep “bedol RT kumuh.” Belakangan ada “OK Oce” dengan 0 persennya.
Tentu juga harus diingat: investor sudah dijanjikan semacam kompensasi atas “kerugian” mereka membangun proyek di IKN. Janji seorang presiden adalah janji seorang mandataris rakyat.
Rasanya perlu ada perumusan yang lebih berorientasi masa depan. Pembangunan PSN PIK2, kalau lanjut, haruslah juga mengakomodasikan konsep membangun tanpa menggusur. Bahkan harus juga bisa dipaketkan dengan program rehabilitasi kampung padat di sebelah timurnya: Muara Baru. Rasanya tidak akan ada Gubernur Jakarta mampu membenahi kampung seperti Muara Baru.
Terverifikasi Dewan Pers