9. Melampirkan surat rekomendasi sesuai persyaratan masing-masing program yang diterbitkan paling lama setahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran beasiswa. Surat rekomendasi dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu:
- Â Surat rekomendasi formulir elektronik (online form) disampaikan dengan cara mengisi data pemberi rekomendasi melalui aplikasi pendaftaran yang terdiri dari nama perekomendasi, jabatan, instansi, alamat surel (email) aktif, dan nomor ponsel.
- Â Selanjutnya, LPDP akan mengirimkan email kepada perekomendasi untuk mengisikan surat rekomendasi yang kemudikan dikirimkan kepada LPDP.
- Â Surat rekomendasi cetak yang ditandatangani oleh pemberi rekomendasi, disampaikan dengan cara mengunggahnya pada aplikasi pendaftaran, serta mengisikan data bulan dan tahun surat tersebut diterbitkan.
10. Bagi pendaftar berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di semua program beasiswa LPDP wajib melampirkan surat rekomendasi atau surat usulan yang ditujukan kepada LPDP sekurang-kurangnya dari pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan atau pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada kementerian/lembaga (K/L) atau pemerintah daerah (Pemda) tempat pendaftar bekerja dengan ketentuan:
- Â Merekomendasikan atau mengusulkan pendaftar untuk mengikuti program beasiswa LPDP.
- Mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai (NIP) pendaftar.
11. Bagi pendaftar berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di semua program beasiswa LPDP wajib melampirkan surat rekomendasi atau surat usulan yang ditujukan kepada LPDP sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes TNI/TNI AD/TNI AL/TNI AU untuk mengikuti program beasiswa LPDP.
Related Post
12. Bagi pendaftar berstatus sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di semua program beasiswa LPDP harus melampirkan surat rekomendasi atau surat usulan yang ditujukan kepada LPDP sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes Polri untuk mengikuti beasiswa LPDP.
Terverifikasi Dewan Pers