IKNPOS.ID – Bagi Anda yang menantikan kesempatan melanjutkan studi dengan pendanaan penuh dari pemerintah Indonesia, Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah salah satu pilihan terbaik.
Saat ini, jadwal resmi pembukaan pendaftaran Beasiswa LPDP 2025 belum diumumkan secara rinci. Namun, informasi dari akun Instagram resmi @lpdp_ri memberikan gambaran tentang waktu pendaftaran yang biasanya dilakukan.
Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025
Related Post
Melalui kolom komentar di akun Instagram resmi LPDP, disebutkan bahwa pendaftaran Beasiswa LPDP 2025 akan dibuka pada:
Awal tahun (Batch 1): Diperkirakan sekitar 11 Januari hingga 12 Februari, sesuai jadwal tahun sebelumnya.
Pertengahan tahun (Batch 2): Diperkirakan akan dimulai dari 19 Juni hingga 18 Juli.
“Hai LPDPrens, untuk pembukaan pendaftaran pada awal dan pertengahan tahun ya jadi kamu bisa pantau terus akun media sosial LPDP untuk informasi updatenya,” tulis akun @lpdp_ri.
Hingga tanggal 14 Januari 2025, belum ada pengumuman resmi terkait tanggal pembukaan pendaftaran.
Oleh karena itu, calon pendaftar disarankan untuk terus memantau media sosial dan situs resmi LPDP untuk informasi terkini.
Link Pendaftaran
Adapun cara daftar Beasiswa LPDP 2025 dapat dilakukan melalui laman https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/
Cara Daftar Beasiswa LPDP
1. Akses situs Pendaftaran Beasiswa LPDP: https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/
2. Melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran.
3. Submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi/pendaftaran.
Dokumen yang dibutuhkan:
1. Biodata diri
2. Kartu tanda penduduk
3. Ijazah S1/S2 (asli atau legalisir) atau surat keterangan lulus
4. Surat pemberhentian sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi bagi yang tidak menyelesaikan studi
5. Transkrip nilai S1/S2
6. Dokumen penyetaraan ijazah dan konversi indeks prestasi kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek
7. Sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku (asli)
8. Letter of acceptance (LoA) unconditional yang masih berlaku
Terverifikasi Dewan Pers