IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) di IKN telah siap untuk digunakan pada tahun 2025 ini.
Menurutnya, saat ini hunian tersebut telah memenuhi standar yang dibutuhkan, dan tinggal menunggu arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait kapan ASN bisa mulai menempati hunian tersebut.
“Semua sudah siap dan memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) untuk pindah ke IKN,” ungkap Basuki pada Sabtu, 4 Januari 2025, dalam pernyataan resminya.
Related Post
Selain hunian untuk ASN, Basuki juga menegaskan bahwa berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mendukung aktivitas di IKN juga telah siap digunakan.
Mulai dari bangunan kantor, kompleks pertokoan, hingga kebutuhan dasar seperti listrik dan air, semua telah disiapkan agar IKN dapat beroperasi dengan baik dan mendukung kehidupan para penghuninya.
“Kami memastikan bahwa seluruh fasilitas yang dibutuhkan sudah tersedia, termasuk kantor dan tempat-tempat usaha. Semuanya sudah disiapkan untuk memastikan IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang modern,” jelas Basuki.
Untuk memastikan kelancaran dan percepatan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, Basuki menyatakan bahwa langkah-langkah strategis akan segera dilakukan.
Fokus utamanya adalah pada perencanaan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi di IKN.
“Kami sudah hampir siap untuk menandatangani laporan kepada presiden. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera melaporkan untuk peresmian. Sementara saya akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking, akan ada sekitar empat hingga lima groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor,” tambah Basuki.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya IKN sebagai ibu kota yang siap menampung berbagai sektor pemerintahan, ekonomi, dan sosial.
Selain memperhatikan kesiapan hunian untuk ASN, Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian untuk pejabat di sektor tersebut, diperkirakan akan selesai pada tahun 2028.
Terverifikasi Dewan Pers